Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Polri merupakan bagian dari kekuatan utama sistem pertahanan rakyat semesta, dengan mandat utama melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebelum akhirnya menegakkan hukum.
Bila ditelaah lebih dalam, urutan penyebutan frasa dalam konstitusi tersebut menunjukkan bahwa peran Polri tidak semata-mata sebagai penegak hukum, namun juga sebagai aktor utama dalam menjaga kohesi sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika kebangsaan.
Polri di Tengah Krisis Pandemi Covid-19
Rekam jejak Polri dalam menghadapi masa-masa sulit bangsa, khususnya saat badai pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak 2019 hingga 2023, menjadi bukti nyata pengabdian tanpa batas. Saat itu, sinergi Polri bersama TNI dan tenaga kesehatan menjadi tonggak keberhasilan Indonesia menghindari kekacauan nasional akibat krisis kesehatan global.
Polsek-polsek di berbagai daerah dijadikan pusat komando penanggulangan Covid-19. Aparat kepolisian dari tingkat tertinggi hingga ke lini terbawah turut serta dalam upaya masif dan sistematis melindungi masyarakat—melalui penyemprotan disinfektan, distribusi masker, vaksinasi massal, hingga pembagian bantuan sembako kepada warga terdampak.
Peran Strategis dalam Ketahanan Pangan
Usai pandemi, Polri kembali mengambil peran strategis dalam mendukung agenda prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, jajaran Polri dari Polsek hingga Polda bersatu padu menjadi motor penggerak dan penghubung antarlembaga dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, khususnya jagung.
Presiden Prabowo pun secara terbuka menyampaikan apresiasi atas kontribusi Polri dalam mendukung cita-cita besar ketahanan pangan nasional. Ia menyebut Kapolri, Panglima TNI, dan beberapa menteri sebagai figur patriotik yang membantunya menunaikan tugas mulia ini.
Reformasi Hukum dan Responsivitas Institusi
Tak hanya di bidang sosial dan ketahanan nasional, Polri juga memperlihatkan kemajuan signifikan dalam hal penegakan hukum. Di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Polri digerakkan dalam semangat reformasi yang konkret dan menyentuh langsung kepentingan publik.
Komisi III DPR RI mencatat, Polri menjadi salah satu mitra kerja paling responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Baik dalam hal penanganan perkara pidana, pembinaan personel, maupun penyempurnaan sistem pendidikan di lingkungan kepolisian, hampir seluruh keluhan publik ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.
Meski begitu, Polri tidak menutup mata terhadap berbagai kritik yang masih muncul, terutama terkait perilaku oknum. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah keluhan masyarakat cenderung menurun. Ini menandakan adanya langkah-langkah nyata dalam memperbaiki institusi, mulai dari sisi pelayanan, pengawasan internal, hingga pembenahan budaya kerja.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Ke depan, tantangan bagi Polri tentu tidak semakin ringan. Tingkat kepercayaan publik akan selalu berjalan seiring dengan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Namun, Polri menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu bertahan dalam tekanan, tetapi juga dapat tampil sebagai penjaga harapan di tengah kegentingan.
Melalui semangat profesionalisme, humanisme, dan integritas, Polri terus menegaskan keberadaannya sebagai institusi yang tak hanya menegakkan hukum, tapi juga menjaga kemanusiaan dan merawat masa depan bangsa.
Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Teruslah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan sejati rakyat Indonesia. Polri telah dan akan terus mengaktualisasikan peran sebagai garda terdepan dalam menjaga kehormatan negeri.
Habiburokhman | Ketua Komisi III DPR RI
0 Komentar