Acara diskusi strategis tersebut, bertujuan untuk menyatukan visi dan misi seluruh institusi yang memiliki kewenangan di perairan Indonesia. Dalam diskusi ini menghadirkan perwakilan dari berbagai institusi kunci, termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta instansi terkait lainnya.
Fokus utama pembahasan adalah bagaimana memaksimalkan koordinasi dan kolaborasi operasional di lapangan guna mengatasi berbagai ancaman maritim, seperti ilegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah. Selain itu, ditekankan bahwa luasnya perairan Nusantara menuntut adanya mekanisme kerja sama yang lebih solid dan efektif antar stakeholder untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta mempercepat penindakan terhadap tindak pidana di laut.
Dansatrol Kodaeral V, dalam paparannya, menyoroti peran strategis Satrol Kodaeral V sebagai komponen utama dalam penegakan hukum dan pengamanan di wilayah Kodaeral V yang mencakup area padat pelayaran dan memiliki potensi kerawanan tinggi.
"Sinergitas bukan hanya tentang berbagi informasi, tetapi juga tentang kesatuan tindakan di lapangan. Satrol Kodaeral V siap menjadi pionir dalam upaya kolaborasi ini, memastikan kita bekerja secara harmonis dengan institusi lain. Tujuan kita satu, menjaga keamanan laut nasional demi kepentingan ekonomi dan kedaulatan bangsa," ujarnya.
Dengan diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat keamanan maritim nasional, menjadikan laut Indonesia aman, tertib, dan mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
0 Komentar