Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Sumatera Barat

PADANG ,Sumatera Barat  || Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI bersama sejumlah anggota, dan dihadiri oleh para pejabat penegak hukum di wilayah Sumatera Barat, termasuk Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, serta instansi penegak hukum lainnya.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari aparat penegak hukum di daerah, memantau pelaksanaan tugas-tugas hukum dan penegakan keadilan, serta melakukan evaluasi atas berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku, khususnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah Sumatera Barat.

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, para anggota Komisi III menekankan pentingnya sinergitas antara DPR RI dan aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa Komisi III akan terus mendorong reformasi sektor hukum agar mampu menjawab tantangan zaman, termasuk isu-isu korupsi, penegakan hukum yang tumpul ke atas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam dialog yang berlangsung, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, seperti keterbatasan anggaran operasional penegak hukum di daerah, peningkatan kualitas SDM aparat, dan penanganan perkara-perkara yang menjadi sorotan publik. Komisi III DPR RI juga menerima berbagai masukan dari jajaran Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi lainnya yang akan dibawa ke tingkat nasional untuk dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momen refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga penegak hukum. Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung supremasi hukum dan keadilan sosial di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan kunjungan kerja ini diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama media, di mana anggota Komisi III menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal proses penegakan hukum yang adil dan transparan di tengah masyarakat.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2025, sebagai bagian dari agenda masa persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi Berikut adalah rilis berita terbaru dan terpanjang berdasarkan foto kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Provinsi Sumatera Barat:

Padang, Sumatera Barat – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI bersama sejumlah anggota, dan dihadiri oleh para pejabat penegak hukum di wilayah Sumatera Barat, termasuk Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, serta instansi penegak hukum lainnya.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari aparat penegak hukum di daerah, memantau pelaksanaan tugas-tugas hukum dan penegakan keadilan, serta melakukan evaluasi atas berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku, khususnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah Sumatera Barat.

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, para anggota Komisi III menekankan pentingnya sinergitas antara DPR RI dan aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa Komisi III akan terus mendorong reformasi sektor hukum agar mampu menjawab tantangan zaman, termasuk isu-isu korupsi, penegakan hukum yang tumpul ke atas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam dialog yang berlangsung, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, seperti keterbatasan anggaran operasional penegak hukum di daerah, peningkatan kualitas SDM aparat, dan penanganan perkara-perkara yang menjadi sorotan publik. Komisi III DPR RI juga menerima berbagai masukan dari jajaran Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi lainnya yang akan dibawa ke tingkat nasional untuk dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momen refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga penegak hukum. Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung supremasi hukum dan keadilan sosial di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan kunjungan kerja ini diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama media, di mana anggota Komisi III menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal proses penegakan hukum yang adil dan transparan di tengah masyarakat.

Kunjungan ini dipimpin oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI, dan didampingi oleh Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. sebagai Wakil Ketua. Turut serta dalam rombongan ini adalah 15 anggota Komisi III DPR RI lainnya, yakni:

1. Sudin, S.E.
2. I Wayan Sudirta, S.H., M.H.
3. Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M.
4. Stevano Rizki Adrianacus
5. H. Benny Utama, S.H., M.M.
6. Rizki Faisal
7. Muhammad Rahul
8. Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
9. Rudianto Lallo, S.H., M.H.
10. Lola Nelria Oktavia
11. H. Rusdi Masse Mappasessu
12. Rusdi Kirana, S.E.
13. Dr. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
14. H. Nazaruddin Dek Gam, S.IP.
15. Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.

Rombongan diterima secara resmi oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta perwakilan dari institusi hukum lainnya seperti Kepolisian Daerah, Kanwil Kemenkumham, dan BNN Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim, Dr. Habiburokhman, menekankan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga penegak hukum berjalan optimal, serta untuk menerima masukan dari aparat hukum di daerah. “Kami hadir untuk mendengar dan mencatat segala permasalahan yang dihadapi, serta memberikan solusi kebijakan yang konkret melalui fungsi legislasi dan anggaran di Senayan,” ujar beliau.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim, Dr. Ahmad Sahroni, menyampaikan pentingnya membangun sinergi pusat-daerah dalam rangka reformasi sistem hukum yang menyeluruh, khususnya dalam konteks pemberantasan narkoba, penguatan lembaga pemasyarakatan, dan pelayanan publik berbasis keadilan.

Diskusi yang berlangsung hangat ini menghasilkan berbagai catatan penting, termasuk persoalan overkapasitas lapas, kurangnya SDM di beberapa lembaga penegak hukum, serta perlunya penguatan koordinasi antar-instansi dalam menangani kasus hukum dan kriminalitas.

Komisi III DPR RI juga melakukan peninjauan lapangan ke beberapa instansi penegak hukum guna mendapatkan gambaran nyata kondisi di lapangan. Hasil dari kunjungan kerja ini akan dibawa dalam rapat internal Komisi III di DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja maupun rekomendasi kepada pemerintah.

Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan berimbang, serta menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat daerah.

Berikut adalah rilis berita terbaru dan terpanjang berdasarkan foto kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Provinsi Sumatera Barat:

Padang, Sumatera Barat – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI bersama sejumlah anggota, dan dihadiri oleh para pejabat penegak hukum di wilayah Sumatera Barat, termasuk Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, serta instansi penegak hukum lainnya.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari aparat penegak hukum di daerah, memantau pelaksanaan tugas-tugas hukum dan penegakan keadilan, serta melakukan evaluasi atas berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku, khususnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah Sumatera Barat.

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, para anggota Komisi III menekankan pentingnya sinergitas antara DPR RI dan aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa Komisi III akan terus mendorong reformasi sektor hukum agar mampu menjawab tantangan zaman, termasuk isu-isu korupsi, penegakan hukum yang tumpul ke atas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam dialog yang berlangsung, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, seperti keterbatasan anggaran operasional penegak hukum di daerah, peningkatan kualitas SDM aparat, dan penanganan perkara-perkara yang menjadi sorotan publik. Komisi III DPR RI juga menerima berbagai masukan dari jajaran Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi lainnya yang akan dibawa ke tingkat nasional untuk dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momen refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga penegak hukum. Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung supremasi hukum dan keadilan sosial di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

AJ