PADANG | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kampus di Sumatera Barat turun ke jalan pada Senin 4 Mei 2026 dalam rangka memperingati momentum May Day dan Hari Pendidikan Nasional. Aksi yang dikenal dengan tajuk Sumbar Melawan ini dimulai dengan long march dari kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat menuju kantor Gubernur. Di tengah gelombang massa yang terus berdatangan, satu nama mencuat menjadi sorotan utama yakni Satria Perdana selaku Menteri Luar Negeri BEM KM Universitas Adzkia yang tampil lantang menyuarakan berbagai persoalan krusial di daerah tersebut.
Dalam orasinya, Satria Perdana secara tegas menyoroti sikap pimpinan tertinggi di Sumatera Barat yang dinilai tidak pernah hadir atau menemui massa aksi selama bertahun tahun berlangsungnya demonstrasi. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakhadiran moral seorang pemimpin di tengah rakyatnya. Menurutnya, ketidakhadiran Gubernur setiap kali aksi berlangsung mencerminkan lemahnya komitmen dalam mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Satria juga mengangkat persoalan serius di sektor pendidikan yang menurutnya berada dalam kondisi memprihatinkan. Ia menyebut berbagai kejadian yang mencoreng dunia pendidikan di Sumatera Barat mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tidak mendapatkan respons yang layak dari pemerintah provinsi. Kritik ini diperkuat dengan minimnya kebijakan konkret yang dirasakan langsung oleh pelajar dan mahasiswa di daerah tersebut.
Tidak hanya itu, Satria turut menyinggung wacana penghapusan sejumlah jurusan pendidikan yang dianggap tidak relevan oleh pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara serius karena menyangkut masa depan ratusan ribu lulusan. Dalam orasinya, ia menyampaikan bahwa kondisi ini semakin memperlihatkan ketimpangan antara jumlah lulusan dengan peluang kerja yang tersedia.
Lebih jauh, Satria juga melontarkan kritik tajam terhadap standar moral dalam pemerintahan. Ia menyinggung adanya individu yang pernah tersandung kasus hukum namun tetap masuk dalam lingkar kekuasaan, sementara masyarakat umum harus memenuhi berbagai persyaratan administratif seperti SKCK untuk mendapatkan pekerjaan. Pernyataan ini memicu sorotan publik terhadap konsistensi penegakan etika dalam pemerintahan.
Selain isu pendidikan, mahasiswa juga membawa tuntutan terkait kesejahteraan buruh. Dalam aksi tersebut disampaikan bahwa selama kepemimpinan saat ini, kenaikan upah buruh dinilai sangat kecil yakni hanya sekitar 0,30 persen. Kondisi ini dianggap tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Isu outsourcing yang dinilai semakin menekan hak buruh juga menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Satria Perdana kemudian menyoroti potensi besar Sumatera Barat dalam sektor sumber daya alam seperti gambir, sawit, dan kakao. Ia menilai bahwa hingga saat ini pemerintah belum maksimal dalam mendorong hilirisasi industri. Padahal, menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja baru di daerah.
Dalam pernyataannya, Satria mendesak pemerintah provinsi untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktif menjemput peluang investasi dan pengolahan industri di dalam negeri. Ia menilai praktik ekspor bahan mentah yang terus terjadi hanya akan memperlemah posisi ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Isu pemerataan pembangunan juga tidak luput dari perhatian mahasiswa. Mereka menyoroti kondisi daerah tertinggal terdepan dan terluar yang masih minim infrastruktur dan akses teknologi. Salah satu contoh yang diangkat adalah kondisi siswa di SMPN 4 Kapur IX di Kabupaten Lima Puluh Kota yang harus melaksanakan ujian dengan fasilitas seadanya. Kondisi ini dianggap sebagai bukti nyata ketimpangan pembangunan yang belum terselesaikan.
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung dampak bencana alam yang belum sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Proses pemulihan yang dinilai lambat menjadi perhatian serius karena menyangkut kehidupan masyarakat yang terdampak secara langsung. Hal ini memperkuat kritik bahwa pemerintah belum maksimal dalam merespons situasi darurat.
Dalam bagian akhir orasi, mahasiswa juga mengangkat isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat termasuk fenomena penyimpangan sosial yang dinilai bertentangan dengan nilai adat dan budaya Minangkabau. Mereka menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga nilai adat basandi syarak syarak basandi kitabullah agar tetap menjadi landasan kehidupan masyarakat Sumatera Barat.
Aksi ini menjadi gambaran kuat bahwa mahasiswa masih memegang peran penting sebagai pengawal kebijakan publik. Satria Perdana sebagai salah satu tokoh dalam aksi tersebut berhasil menyuarakan berbagai keresahan yang dirasakan masyarakat luas. Hingga aksi berakhir, tuntutan mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar benar ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi secara serius dan bertanggung jawab. Tutup nya
(Hendri A.W.)
0 Komentar